KRI Slamet Riyadi Dikirim ke Ambalat

VIVAnews - Sabtu sore ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengirim Kapal Rakyat Indonesia Slamet Riyadi ke Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Kapal perang yang bermarkas di Surabaya ini akan menggantikan KRI Makassar.

KRI Slamet Riyadi singgah dulu di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, sebelum menuju Ambalat. Di Balikpapan, kapal ini akan mengisi logistik untuk melakukan patroli laut di kawasan sengketa Indonesia dengan Malaysia itu.

KRI Slamet Riyadi yang diawaki 186 personel ini dibangun tahun 1967. Kapal ini merupakan kapal kedua dari jenis kapal kelas perusak berpeluru kendali yang dimiliki TNI AL. "Kapal ini dilengkapi dengan rudal anti kapal permukaan, anti kapal selam dan anti pesawat udara," kata Letnan Kolonel Taat Siswo Sunarto, kapten KRI Slamet Riyadi.

Sejak kapal patroli Malaysia beberapa kali melakukan provokasi dengan melintas masuk ke wilayah Indonesia, TNI AL terus menyiagakan armada perang di kawasan kaya minyak itu. Hingga kini terdapat lima kapal perang Indonesia yang berpatroli di kawasan itu.

Untuk mengakhiri krisis perbatasan ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia berencana melakukan perundingan pada Juli nanti. Sejauh ini, Malaysia menyatakan akan mengurangi intensitas patroli di kawasan itu.

sumber: http://nasional.vivanews.com/news/re...rim_ke_ambalat

Latihan Bersama Garuda Shield-09

BANDUNG - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan beberapa perwira lain mencoba senjata dengan sistem automatic sensor yang dipamerkan saat upacara pembukaan latihan gabungan Garuda Shield-09 di Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (16/6). Latihan militer bersama yang diikuti oleh 20 Negara Asia-Pasifik ini berlangsung hingga 29 Juni. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas serta kerja sama operasional antar negara peserta pada misi perdamaian PBB. FOTO ANTARA/Rezza Estily/ss/pd/09.

Malaysia Layangkan 13 Protes Soal Ambalat

Indonesia dan Malaysia akan kembali bertemu di meja perundingan terkait sengketa Blok Ambalat Juli 2009 mendatang. Perundingan kali ini adalah yang keempat belas kalinya dilakukan sejak tahun 2005.

Seperti dimuat laman berita Malaysia, Bernama, Senin 15 Juni 2009 malam, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Anifah Aman mengatakan Malaysia telah mengajukan 13 nota protes ke Indonesia terkait masuknya kapal-kapal Indonesia ke wilayah Ambalat antara 2007 sampai April 2009.

Anifah juga menjelaskan mengapa Malaysia memilih menyebut daerah yang dipersengketakan tersebut sebagai 'Laut Sulawesi', bukan Ambalat. Menurut dia, kata Ambalat secara khusus merujuk pada konsesi minyak dan gas di area tersebut. Ditambahkan dia, delegasi Malaysia yang akan maju ke meja perundingan akan mengadakan pertemuan pada 18-26 Juni mendatang.

Jika Malaysia mengklaim Indonesia melakukan pelanggaran 13 kali, maka itu tak sebanding dengan klaim pelanggaran kapal-kapal Malaysia yang dicatat pihak Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan pelanggaran Malaysia pada 2007 sebanyak 76 kali, pada 2008, ada 23 kali, sedangkan pada 2009 sudah 11 kali.

Meski situasi di Ambalat memanas, langkah peperangan tak dipilih dua negara bertetangga ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Mohammad Najib Tun Haji Abdul Razak, sepakat untuk menyelesaikan kasus Ambalat melalui meja perundingan.

Menurut Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal pemerintah dan angkatan bersenjata Malaysia telah menyatakan akan menghentikan provokasi dan segera melanjukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Ambalat.

"Yang terpenting adalah saling menahan diri. Memang harus diakui bahwa Malaysia sering bermain kucing-kucingan di Ambalat," kata Dino di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu 14 Juni 2009 malam.

Yang membuat masalah Ambalat menjadi rumit, menurut Dino, karena lokasi yang disengketakan bukan pulau, tetapi wilayah teritoral (blok) yang lokasinya di tengah laut. "Indonesia siap untuk memertahankan Ambalat," tegas dia.

Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya berdasarkan peta sepihak yang dibuat Malaysia pada 1979. Peta sepihak itu tak hanya memicu sengketa dengan Indonesia, tapi juga peta itu negara tetangga Malaysia lainnya yakni Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Sengketa Ambalat memanas ketika kapal Perang TNI Angkatan Laut, KRI Untung Surapati-872 menghalau kapal perang milik Tentara Diraja Laut Malaysia, KD Yu-308 di perairan Blok Ambalat pada Senin 25 Mei 2009.(VIVAnews.com)

Menhan: TNI AL Jangan Terprovokasi atau Indonesia Kalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengingatkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama jajaran TNI Angkatan Laut, untuk tidak terprovokasi oleh pihak Malaysia, yang berkali-kali masuk ke wilayah Indonesia di kawasan perairan Ambalat beberapa waktu terakhir. Pernyataan itu disampaikan Juwono, Senin (8/6), saat menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi I dalam rapat kerja antara Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI dan ketiga matra angkatan, dengan DPR.

"Jangan terjebak perang kata-kata atau kekuatan. Justru nanti di sanalah profesionalisme TNI AL akan teruji. Mereka sudah ditugasi jangan terpancing provokasi, baik tentara maupun kepolisian Malaysia. Begitu kita terpancing menembak pertama kali, maka kalahlah kita di perundingan," ujar Juwono.

Namun begitu, bukan berarti TNI bersikap diam saja jika pihak Malaysia yang pertama kali memulai tembakan pertama (first strike). Seluruh provokasi yang dilakukan Malaysia selama ini menurut Juwono bertujuan memancing kemarahan TNI AL sehingga kemudian lepas kendali dan menembak.

Selain opsi militer, tambah Juwono, pihaknya juga tengah mengupayakan agar pemerintah bisa melakukan upaya tekanan dalam bentuk lain ke Malaysia, tentunya dengan jalan berkoordinasi dengan instansi atau departemen lain. Juwono memisalkan tekanan dilakukan secara ekonomi atau perdagangan, seperti dengan mengurangi jumlah atau nilai investasi Malaysia di Indonesia jika mereka terus menerus tidak mau mengalah dan tetap mengklaim kawasan perairan Ambalat sebagai wilayahnya.

Dengan begitu pilihan untuk berperang dengan Malaysia terkait persoalan ini sangat tidak menguntungkan walau Indonesia tetap akan menegaskan tidak akan mengalah dalam hal wilayah kedaulatannya di mana pun dan dengan negara mana saja. Pemerintah dan TNI juga tidak akan ragu mengerahkan berapa pun besar kekuatan yang dimiliki dan membiayai berapa pun besarnya dana yang diperlukan untuk menjaga wilayah kedaulatan tadi.

"Jangan juga kita menyalahkan para diplomat kita di Deplu. Apa yang terjadi selama ini, pihak Malaysia selalu mengganti-ganti para perunding mereka dan terus membicarakan hal-hal yang tidak substansial dengan perunding kita," ujar Juwono.

Terkait kawasan perairan Ambalat tersebut, Juwono memaparkan, wilayah itu adalah kawasan konsesi minyak yang secara utuh menjadi tuntutan hukum yang tumpang tindih antar kedua negara, Malaysia dan Indonesia. Kedua negara sepakat menerima Konvensi Hukum Laut 1922 di mana posisi Indonesia dalam menempatkan perairan Ambalat sebagai wilayah Hak Daulat (Sovereign Rights) sangat kuat.

Hak Daulat menurut Juwono berbeda dengan kedaulatan yang berada dalam kawasan 12 mil laut dari garis pantai. Sedangkan kawasan berjarak 12-24 mil laut dari garis pantai termasuk dalam kategori zona tambahan, yang kewenangannya ditangani sejumlah instansi terkait mulai dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kesehatan, Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia, dan banyak lagi. Jadi secara hukum laut internasional, wilayah kedaulatan kita hanya sampai 12 mil laut dari garis pantai dan dari 12-24 mil laut masuk kategori zona tambahan.

Nah, di atas 24 mil laut dari garis pantai disebut kawasan Hak Daulat di mana negara dengan garis pagar terdekat punya hak eksplorasi, ujar Juwono. Hak eksplorasi oleh Indonesia di kawasan Ambalat sudah ada sejak tahun 1980-an, dengan adanya aktivitas eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas bumi, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan perusahaan Unocal dari Amerika Serikat dan ENI dari Italia.

Lebih lanjut dalam pengamatan Kompas, penyikapan anggota Komisi I dalam rapat kerja tersebut terkesan menginginkan adanya aksi konkret yang dilakukan TNI terhadap aksi-aksi provokasi yang dilakukan pihak Malaysia. Beberapa anggota Komisi I bahkan mengajukan usulan, yang terkesan berlebihan dan emosional, macam menanam ranjau di sepanjang wilayah perbatasan laut di sana atau bahkan menghidupkan pembinaan teritorial (binter) seperti dengan melatih sehingga masyarakat dan nelayan mampu bertindak jika bertemu kapal perang Malaysia.

Usulan menghidupkan kembali Binter TNI disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Djoko Subroto. Dengan menghidupkan kembali pembinaan teritorial oleh TNI itu Djoko berharap masyarakat seperti nelayan berani melakukan perlawanan jika terjadi pelanggaran kedaulatan seperti dilakukan kapal perang Malaysia.

"Saya bangga dengan TNI AL yang menjaga di sana. Bahkan saya berpikiran, karena kita punya keterbatasan alutsista, mengapa tidak kita tebar ranjau di titik tertentu di perairan sana supaya kalau mereka berani masuk kena ranjau ya, salahnya sendiri. Tapi tetap kita kasih tahu para pengguna laut yang lain," ujar Marcus Silano dari Fraksi Partai Demokrat.

Lebih lanjut sejumlah anggota Komisi I seperti Abdillah Thoha dari fraksi Partai Amanat Nasional dan Marzuki Darusman dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kesungguhan dan kemampuan diplomasi Departemen Luar Negeri, serta kemauan politik pemerintah, dalam penuntasan kasus Ambalat tersebut.

"Seharusnya, sebagai negara terbesar di lingkup ASEAN Indonesia punya kemampuan dan kekuatan diplomasi yang jauh lebih baik. Kejadian seperti ini tidak ada yang baru, Malaysia sudah berkali-kali melanggar wilayah kita di sana," ujar Abdillah Thoha.

SUMBER:http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/08/21362710/Menhan.TNI.AL.Jangan.Terprovokasi.atau.Indonesia.Kalah

TNI AL Akan di Perkuat Kapal Selam Baru

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra, di Jakarta, Minggu (7/6), mengungkapkan, armada perang Republik Indonesia akan segera ketambahan kapal selam baru yang bakal dioperasikan TNI Angkatan Laut.

"Rencana ini dimatangkan dalam pertemuan antara delegasi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah RI yang dihadiri langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (6/6) tadi malam. "Rapat Gabungan" ini, demikian Yusron Ihza Mahendra, dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, Menkumham, Wakil Menlu, dan Kepala BIN.

"Forum tersebut juga dimanfaatkan oleh Komisi I DPR RI dan Pemerintah RI untuk membahas tentang peningkatan anggaran pertahanan, termasuk rencana menambah kapal selam tadi," ungkapnya.

Pertemuan itu sendiri sesungguhnya berfokus kepada masalah sengketa Blok Ambalat antara RI-Malaysia. "Dan pihak Pemerintah RI ternyata memberi dukungan sepenuhnya kepada delegasi kami yang melakukan kontak-kontak diplomatik di Kualalumpur," ungkapnya.

Ia mengatakan itu, ketika dimintai penjelasan tentang hasil-hasil pertemuan delegasi Komisi I DPR RI yang dipimpinnya dengan pihak Pemerintah, dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (6/6) tadi malam.

"Presiden atasnama Pemerintah RI telah menyatakan dukungan penuh atas langkah delegasi Komisi I DPR RI untuk berangkat ke Malaysia sehubungan masalah Ambalat tersebut," ungkapnya.

Dukungan penuh ini, menurutnya, tercermin dengan semua pernyataan maupun sikap presiden dalam "rapat gabungan" DPR RI bersama jajaran menteri Polhukam, di Kantor Kepresidenan tersebut.

"Komisi I juga menyampaikan perlunya membangun kembali industri pertahanan dalam negeri dan usulan ini mendapat sambutan baik dari Presiden," kata Yusron Ihza Mahendra lagi.

Pemerintah Serius Wujudkan Kemandirian

JAKARTA - serius untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia di segala bidang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah pun serius mewujudkan kemandirian ekonomi di tengah-tengah tantangan global. Salah satu contohnya, pemerintah telah melunasi hutang di Badan Moneter Internasional (IMF).

"Kami, negara dan pemerintah telah melunasi hutang IMF yang jumlahnya sangat besar," kata presiden dalam peringatan hari lahir ke-75 Gerakan Pemuda Anshor di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (7/6).

Tak hanya itu pemerintah juga telah membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) yang mengatur perekonomian Indonesia serta telah mengurangi rasio utang terhadap pendapatan negara.

Dalam hal pertanian, Indonesia berhasil mewujudkan kembali swasembada beras tahun ini. Saat ini pemerintah juga bertekad untuk meningkatkan kecukupan energi serta pajak dan penerimaan negara. "Agar perekonomian kita dibiayai dari keringat kita sendiri," kata SBY yang langsung disambut tepuk tangan penuh semangat.

Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kian mandiri. Indonesia menjalankan politik bebas aktif serta bersahabat dengan semua bangsa dan negara sepanjang bangsa dan negara itu memiliki niat untuk bersahabat dengan negara Indonesia. Indonesia juga terus melakukan hubungan baik dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, Asia, Afrika dan belahan dunia mana pun.

Pemerintah telah memberikan contoh kemandirian politik ketika ada masalah antara Indonesia dan Timor Leste. Ketika itu pemerintah Indonesia menolak agar masalah itu diambil alih oleh PBB. Lalu kedua negara sepakat menyelesaikan persoalan tersebut sendiri. "Alhamdulillah masalah itu selesai," kata Presiden. Pemerintah Indonesia juga berhasil membuat embargo dan sanksi militer yang diberikan kepada Indonesia selama lebih dari 10 tahun dicabut.

"Kita berjuang. Tidak mulia dan harga diri kita runtuh bila kita diberi embargo dan sanksi militer. Tahun 2005 lepas dan kita terhormat karena tidak ada sanksi dan embargo apa pun," katanya.

Di bidang pertahanan, pemerintah Indonesia juga berupaya mewujudkan kemandirian. Salah satu yang telah dilakukan pemerintah Indonesia menolak intervensi banyak negara dalam mengamankan Selat

"Selat Malaka, ada Pulau Sumatera, yang dulu konon banyak negara yang ingin mengamankan, Indonesia menolak dan pantasnya yang mengamankan selat Malaka adalah negara-negara di sekitar itu. Indonesia, Singapura dan Malaysia. Ini bukti bahwa untuk pertahanan dan keamanan pun kita lebih mandiri dan akan terus lebih mandiri di waktu yang akan datang," kata SBY.

SUMBER:http://alutsista.blogspot.com/2009/06/pemerintah-serius-wujudkan-kemandirian.html

Rahasia Militer AS Dilelang eBay!

WASHINGTON (SuaraMedia) - Rahasia tingkat tinggi tentang pertahanan misil udara AS ditemukan dalam sebuah hard disk bekas yang dijual di eBay.

Prosedur program tersebut ditemukan dalam sebuah hard disk untuk THAAD (Terminal Pertahanan Area Ketinggian) sistem pertahanan misil darat ke udara, yang digunakan untuk menanggulangi misil scud di Irak.

Hardisk tersebut juga mengandung kebijakan keamanan AS, cetak biru dari fasilitas pertahanan, dan informasi personal dari para pegawai keamanan termasuk nomor jaminan sosial, yang dimiliki oleh teknologi Lockheed Martin – yang mendesain dan membangun sistem tersebut.

Peneliti Inggris menemukan data tersebut selagi meneliti lebih dari 300 hard disk yang dibeli dari pelelangan komputer, pameran komputer, dan eBay.

Para ahli juga menemukan bahwa informasi sensitif lainnya termasuk detail rekening bank, catatan kesehatan, rencana bisnis rahasia, data perusahaan finansial, nomer identitas pribadi, dan tata kerja.

Hard disk tersebut dibeli dari Inggris, Amerika, Jerman, Perancis dan Australia oleh Pusat Riset Keamanan BT yang bekerjasama dengan universitas Glamorgan di Wales, Universitas Edith Cowan di Australia dan Universitas Longwood di AS.

Jurubicara BT menyatakan bahwa mereka menemukan hampir 34 persen dari semua hard disk mengandung ’informasi data pribadi yang dapat dikaitkan dengan perseorangan atau data komersial milik organisasi atau perusahaan’.

Para peneliti juga menyatakan bahwa ‘menurut survei sejumlah besar informasi yang mempunyai potensi merusak dan menimbulkan ancaman atas identitas pribadi seseorang dapat direcover dari hard disk tersebut.’

Dua Hard disk sepertinya bekas dari perusahaan Lanarkshire NHS trus yang menyimpan informasi dari Rumah Sakit Monklands dan Hairmyres menyangkut catatan kesehatan pasien, gambar X-Ray, jadwal pergantian staf medis dan surat rahasia para staf.

Di Australia, sebuah hard disk berasal dari rumah perawatan yang mengandung foto pasien dan luka luka mereka.

Materi rahasia termasuk data jaringan dan catatan keamanan dari kedutaan Jerman di Paris juga ditemukan dari hard disk yang berasal dari Perancis.

Bujet dan catatan perdagangan dari perusahaan fashion di Inggris, data korporat dari perusahaan manufaktur motor juga ditemukan bersama dengan detil dari catatan penukaran uang 50 miliar melalui Spanyol yang melibatkan konsultan AS.

Dr. Andy Jones, kepala keamanan IT BT, yang memimpin survei tersebut, menyatakan, “Ini adalah keempat kalinya kami melakukan penelitian dan sangatlah jelas bahwa kebanyakan perusahaan dan individu masih belum menyadari mengenai betapa pentingnya data dan informasi mereka yang tersimpan pada hard disk.”

”Potensi kejahatan utama yang dapat terjadi adalah penipuan finansial, pemerasan dan pencurian identitas.”

”Para pelaku bisnis juga harus lebih hati hati dengan tidak menghapus dan membuang data data ini secara ilegal.”

Dr Iain Sutherland dari universitas Glamorgan menyatakan, ”Yang harus diperhatikan secara signifikan dari kebanyakan organisasi besar adalah harusnya mereka tidak membuang begitu saja informasi rahasia demi alasan keamanan. Dalam kondisi finansial seperti sekarang mereka punya resiko kehilangan data yang sangat berharga.”

Jurubicara Lockheed Martin, yang membuat sistem THADD menyatakan,”Lockheed Martin sepertinya tidak pernah menyimpan data data yang berhubungan dengan sistem tersebut.”

”Hingga kami mendapatkan dan memeriksa hard disk yang dimaksud’, kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut.”

Jurubicara dari NHS Lanarkshire menyatakan, ”Studi ini berdasarkan hard disk yang kami musnahkan pada 2006. Pada saat itu perusahaan kami sudah mempunyai kontrak perjanjian dengan perusahaan pemusnah data dalam komputer.”

”Ini berarti hard disk itu tidak dimusnahkan dengan baik oleh perusahaan tersebut. Dan hal ini sangat menyalahi kontrak yang kami buat.”

Jurubicara tersebut menyatakan bahwa perusahaan mereka saat ini memusnahkan sendiri data data pribadi mereka tanpa menggunakan jasa pihak ketiga. (bk/dm/ptv) Dikutip oleh SuaraMedia.com

Patroli laut Malaysia Pukuli Nelayan Indonesia

Patroli laut Malaysia Pukuli Nelayan Indonesia
Dilepaskan setelah Tunjukkan GPS Masih di Perairan Indonesia

SEI RAMPAH - Nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan di perairan Sialangbuah melaporkan penganiayaan yang dilakukan anggota TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia). Para nelayan yang menumpang KM Bintang Laut tersebut mengaku dipukuli dan dijemur di geladak kapal. Mereka dituduh melanggar wilayah perairan negeri jiran itu.

Mewakili lima orang, Syafaruddin melapor ke Markas Satuan Polisi Air Bedagai, Tanjung Beringin, sekitar pukul 10.00 Jumat kemarin (17/4). Menurut nelayan berusia 35 tahun tersebut, kejadian itu dialami pada Kamis, 16 April, sekitar pukul 05.00. ''Ketika kami menebar jaring di perairan dekat Pulau Berhala, muncul kapal patroli TLDM,'' katanya.

Menurut dia, puluhan orang terlihat berada di atas kapal patroli tersebut. Para nelayan itu tidak berkutik ketika ditodong senjata laras panjang. ''Kami dipaksa naik ke atas kapal mereka,'' ujar nelayan asal Sialangbuah Sergai tersebut.

Begitu naik ke kapal, mereka langsung menerima pukulan bertubi-tubi. Beberapa di antara petugas patroli jiran itu bahkan menendangi mereka dengan sepatu lars. ''Ada juga yang mengayunkan popor senjatanya,'' tambah Syafaruddin.

Tidak hanya dipukuli, para nelayan itu, menurut Syafaruddin, dipaksa berjemur di atas geladak kapal patroli TLDM. ''Hampir dua jam kami dipaksa berjemur,'' tuturnya.

Di tengah perlakuan kasar tersebut, para nelayan itu membantah tudingan memasuki wilayah Malaysia. Mereka memperlihatkan alat GPS untuk menunjukkan bahwa posisinya masih berada di perairan Indonesia, tepatnya masuk wilayah Kabupaten Serdang Berdagai, Provinsi Sumatera Utara.

Mengetahui hal itu, seorang personel TLDM -yang terlihat seperti komandannya- lantas memerintah Syafaruddin dkk kembali ke kapal mereka sendiri. Namun, seluruh ikan hasil tangkapan nelayan dirampas para petugas patroli jiran tersebut.

Iptu Wito Widodo SH, Kasatpol Air Bedagai, menyatakan sudah menerima laporan para nelayan tersebut. Laporan itu diteruskan ke Polda Sumut. ''Sebab, ini sudah menyangkut hubungan antarnegara,'' jelasnya. (Mag-3/jpnn/ruk)

Ambalat Memanas, RI Jajaki Kapal Perang Canggih Belanda

JAKARTA - Krisis Blok Ambalat atara Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus memanas. Sebanyak 13 kali kapal dan pesawat Angkatan Tentara Malaysia memasuki wilayah kedaulatan Indonesia di Ambalat, Kalimantan Timur, sejak Januari 2009.

Hal ini mengundang keseriusan bagi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan di Blok Ambalat. Sebab itu, DPR bersama parlemen Belanda mengadakan pertemuan untuk membahas kerja sama pemenuhan kebutuhan kapal perang canggih untuk pertahanan keamanan dan menjaga kedaulatan NKRI.

Menurut Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, bentuk kerja sama ini adalah dalam bidang kapal perang canggih milik Belanda yang dimanfaatkan untuk eksplorasi ekonomi laut, serta kesiapan dalam menghadapi gangguan kapal asing yang mengancam pertahanan kelautan Indonesia.

"Tapi dalam kesempatan ini juga dibahas kemungkinan kerja sama industri pangan nasional melalui keinginan menarik investasi dari Belanda," papar Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin di DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2009).

Menurut dia, kedua parlemen membahas kerja sama kapal-kapal pertahan laut dari Belanda yang selama ini membantu pemimjaman kapal perang. "Kita membutuhkan bantuan cepat dalam menghadapi gangguan kapal asing yang mengancam pertahanan kelautan Indonesia," kata Cak Imin.

Saat ditanyakan berapa jumlah kapal yang akan dipesan, Cak Imin menyebutkan bila pembelian tersebut merupakan kewenangan pihak eksekutif dan peran dari legislatif hanya sebagai fasilitator. "Ini baru tahap proses. Kami hanya membuka pintu sehingga Belanda bisa membantu kerja sama dalam pemenuhan kualitas kapal," pungkas Muhamimin.

Sementara itu Ketua Parlemen Belanda YM Yvonne E.M. A. Timmermman-Buck merespons positif dan menerima bentuk kerja sama antara parlemen Belanda dengan DPR, khususnya kemampuan penyediaan kapal dan sumber daya yang diperlukan. Menurut YM Yvonne, kerja sama tersebut sangat penting dan perlu dipercepat. "Tidak hanya di bidang penyediaan kapal perang, tapi juga pertanian karena menyangkut krisis pangan global," ujarnya.

Namun saat kegiatan berlangsung terjadi insiden kecil. Tiba-tiba YM Yvonne pingsan ketika bertemu dengan Cak Imin dan Ketua DPR Agung Laksono. Tim dokter segera melakukan tindakan medis. Menurut tim dokter, ketua senat Belanda ini mengalami kelelahan fisik. (ram)

Personel TNI AL di Perairan Ambalat Tiarap

JAKARTA - Kendati telah diprovokasi kapal angkatan laut Malaysia berkali-kali, personel TNI AL di sekitar perairan Ambalat tidak berani mengambil tindakan tegas alias tiarap.

Mereka tidak khawatir kalah perang dengan alasan persenjataan kalah canggih, melainkan takut dengan perintah pimpinan TNI yang mengistruksikan jangan melakukan kontak senjata apa pun.

"TNI masih tiarap karena rasa takut atas perintah pimpinan," ujar Ahli Pertahanan Indonesia Letjend TNI (Purn) Syarwan Hamid dalam talk show bertema Prahara dengan Malaysia: Dari Ambalat hingga Manohara, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/06/2009).

Menurut Syarwan, semestinya prajurit TNI berani mengambil tindakan tegas dengan langsung menembaki kapal Malaysia yang memasuki wilayah Indonesia. Dengan syarat sudah berkali-kali diingatkan tapi tidak diabaikan.

"Saya sarankan prajurit di sana bismillah, kalau dilanggar langsung tembak, pasti rakyat Indonesia mendukung," ujarnya.

SUMBER:http://news.okezone.com/read/2009/06/05/1/226399/1/personel-tni-al-di-perairan-ambalat-tiarap

17 Kapal Perang malaysia siaga di Ambalat

17 Kapal Perang Malaysia Dekati Blok Ambalat
Robert - detikNews

(Foto: TNI AU)
Samarinda - Pesawat pengintai strategis berjenis Boeing 737 milik TNI-AU berhasil mendeteksi 17 kapal berbendera Malaysia di perairan batas terluar blok Ambalat, Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu diantaranya adalah kapal perang patroli Jerong milik Tentara Diraja Malaysia.

Diduga kuat Malaysia juga meningkatkan intensitas patrolinya setelah sebelumnya sempat diusir dengan KRI Untung Surapati milik TNI AL saat memasuki blok Ambalat. Demikian disampaikan Danlanud Balikpapan Letkol Penerbang Agus Pandu Purnama saat dihubungi detikcom, Sabtu (30/05/2009).

"Pergerakan kapal perang Malaysia pada batas terluar blok Ambalat sempat kita rekam melalui foto udara," kata Pandu.

Dikatakan Pandu, kapal Malaysia tersebut terekam Jumat (29/05/2009) kemarin. Kapal perang patroli Malaysia terdeteksi dengan kecepatan 15 knot per jam dengan titik koordinat 04.10 utara-118.00 timur mengarah ke blok Ambalat sekitar pukul 02.28 UTC atau pukul 09.28 WIB.

Sebelumnya,kapal perang patroli milik Malaysia tersebut tidak pernah terdeteksi. "Kami sedikit heran karena memang selama kami patroli kapal perang patroli Malaysia itu tidak pernah ada, apalagi mendekati blok Ambalat," ujar Pandu.

Dijelaskan Pandu, selain TNI AL, TNI AU juga rutin melakukan pengawasan udara dengan sandi operasi Tameng Camar. Selain pesawat pengintai strategis, TNI AU juga mengerahkan 3 pesawat tempur, yakni F-16 dan F-5 Tiger buatan Amerika serta Sukhoi 27/30 buatan Rusia. Satuan Radar 225 Lanud Tarakan juga akan terus memantau situasi blok Ambalat hingga ujung Ambalat pada pos laut Karang Menarang dan melaporkannya ke pusat Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional.

"Memang kapal Malaysia seringkali masuk blok Ambalat dalam wilayah NKRI. Kalau tetap saja begitu, pesawat sergap dari Lanud Makasar dan Lanud Madiun harus ikut mengusir kapal itu," tutup Pandu.

Sebelumnya, pada Senin (25/5/2009), Kapal perang TNI AL, KRI Untung Surapati-872 berhasil mengusir kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) KD Yu-3508 yang mencoba memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia di perairan Blok Ambalat. Dari catatan TNI AL, diketahui sejak Januari-April 2009 kapal milik tentara Malaysia sudah masuk perairan Indonesia sebanyak 9 kali. (sho/sho)


Sumber : http://www.detiknews..com/read/2009/0...i-blok-ambalat

Tak Ada Kompromi Soal Ambalat

Pasukan TNI Angkatan Laut dalam kondisi siap perang di Ambalat.

Batas negara antara Indonesia dengan Malaysia di Ambalat tak bisa dikompromikan lagi, karena Ambalat jelas masuk wilayah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah Indonesia akan mengambil sikap tegas jika Malaysia kembali melakukan pelanggaran di wilayah tersebut.

"Apa yang diklaim oleh Malaysia tidak bisa kita terima karena Indonesia yakin itu wilayah Indonesia. Sejengkal daratan ataupun wilayah laut kalau itu wilayah Indonesia harus kita pertahankan, tidak ada kompromi dan toleransi karena itu harga mati," kata Presiden saat memberikan keterangan pers di Pulau Jeju, Korea Selatan kemarin (2/6).

Kepala Negara menyatakan sejak kasus Ambalat muncul dua tahun lalu, dirinya sudah menginstruksikan agar TNI terus melakukan operasi pengamanan wilayah tersebut. "Sekarang ada enam kapal perang dan tiga pesawat udara dari TNI AL. Barangkali pihak Malaysia mengklaim tempat itu bisa saja dia patroli tapi ketika memasuki wilayah kita, jelas kita halau dan itu yang kita lakukan kemarin."

Namun, Presiden mengingatkan, untuk menegakkan kedaulatan tidak harus mengobarkan peperangan, apalagi Indonesia dan Malaysia adalah anggota ASEAN yang hubungannya diatur dalam Piagam ASEAN.

"Ada diplomasi, ada penyelesaian secara damai, jadi jangan hanya beretorika supaya dianggap pemimpin yang berani terus mengobarkan perang di mana-mana," ucapnya.

Ia menjelaskan, persoalan batas wilayah di Ambalat terus dibicarakan antara kedua negara dan pemerintah Indonesia sudah mendorong segera dilanjutkan perundingan mengenai batas wilayah di sekitar Ambalat.

"Jadi saya tegaskan sekali lagi kapada seluruh rakyat bahwa posisi kita jelas yang diklaim itu adalah wilayah Indonesia dan kita tidak bisa menerima dan wilayah itu kita jaga. Kita lanjutkan negosiasi," katanya. Ia mengharapkan persoalan yang sudah dalam perundingan tingkat menteri ini tidak diganggu dengan pelanggaran batas oleh kapal-kapal perang Malaysia.

Departemen Luar Negeri kemarin menyiapkan nota protes diplomatik untuk Pemerintah Malaysia. Saat ini Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut memetakan titik-titik pelanggaran kapal Malaysia.

"Hari ini kami mengoordinasikan sebuah nota protes yang detil, kronologis dan koordinat peta yang akurat," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Selasa (2/6).

Menurut Faizasyah, Indonesia belum akan membawa sengketa Ambalat ke Mahkamah Internasional karena hukum nasional dan kelautan internasional mengharuskan negosiasi dahulu dengan negara tetangga.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Zain Abidin menyatakan saat ini Malaysia "Belum memiliki pernyataan apa pun tentang Ambalat". Abidin menolak pernyataan bahwa kapal perang negerinya Melayu itu telah melanggar kedaulatan Indonesia.

Siap Perang

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menyatakan TNI siap melaksanakan kebijakan politik yang diambil negara. "Kalau perintah perang, pasti kami laksanakan," katanya. Begitu pula jika pemerintah memutuskan mengambil langkah diplomasi.

Dia meminta Departemen Luar Negeri segera melanjutkan diplomasi dengan pemerintah Malaysia. "Harus ditanyakan mengapa mereka melanggar prosedur yang sudah disepakati bersama."

Komandan Kapal TNI Angkatan Laut KRI Untung Suropati Mayor Salim mengatakan, situasi keamanan di Ambalat masih siaga penuh dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan.

Selain melanggar wilayah, kata dia, kapal-kapal perang Malaysia mengusir, bahkan menangkap sejumlah nelayan Indonesia karena dianggap melanggar wilayah Malaysia di Ambalat. Padahal, seharusnya di daerah yang masih dalam sengketa antara dua negara, tidak boleh ada provokasi dari salah satu pihak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan perang melawan pasukan Diraja Malaysia. Ketua DPRD Kaltim, Herlan Agussalim menyatakan tindakan pasukan Diraja Malaysia sudah keterlaluan dengan mengusir nelayan Indonesia sehingga mereka takut melaut.

"Kalau masih dalam keadaan begini, sampai kapan wilayah Blok Ambalat tersebut selesai. Tak ada kepastiannya, lebih baik perang," kata Herlan.

DPRD Kaltim telah menyetujui anggaran Rp85 miliar dari APBD 2009 untuk membeli satu helikopter guna mengawasi perbatasan. "Ini sebuah bukti, bahwa Kaltim tidak main-main membantu pemerintah dan militer Indonesia untuk menjaga perbatasan."

Komandan Pleton Prajurit Intai Amfibi (Taifib) di Sebatik, Letnan Dua Marinir Deny Aprianto mengatakan, dirinya bersama pasukan lain tengah menjalani latihan siap perang.

"Latihan jika terjadi perang yang sesungguhnya di wilayah Blok Ambalat," katanya saat dihubungi wartawan. Deny mengatakan, pasukannya yang tergabung dalam Satuan tugas Marinir Ambalat telah disiapkan sebanyak 130 Korps Marinir yang terbagi beberapa tim.

"Kalau Taifib untuk satu timnya terdapat tujuh anggota. Saat ini, kami hanya menunggu perintah dari atasan. Jika perang, kami telah siap bertempur," katanya.

SUMBER:http://alutsista.blogspot.com/2009/06/siap-berperang-jika-ada-perintah.html

[Ambalat memanas]-Tujuh KRI bersenjata lengkap telah dikirim

TNI Siap Berperang di Ambalat
Tujuh kapal perang bersenjata lengkap telah dikirim.

JAKARTA -- Perairan Ambalat kembali bergolak. Setelah kapal perang Malaysia berkali-kali menerobos wilayah Indonesia, Tentara Nasional Indonesia bersiaga. Sejak Rabu lalu, TNI Angkatan Laut telah mengerahkan tujuh kapal bersenjata lengkap untuk berpatroli di perairan antara Sulawesi dan Kalimantan itu.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen mengatakan Indonesia siap bertempur untuk mencegah kapal milik Tentara Diraja Malaysia kembali memasuki perairan Indonesia. "Kami mengingatkan mereka bahwa Ambalat adalah perairan kita," kata Sagom saat dihubungi kemarin.

TNI Angkatan Udara juga menyiapkan dua unit pesawat Boeing 737 dan satu unit Sukhoi 27/30 untuk beroperasi di perairan Ambalat. Komandan Pangkalan Udara Balikpapan Letnan Kolonel Agus Pandu Purnama mengatakan ketiga pesawat itu saat ini bersiaga di Makassar.

Sabtu lalu, kapal Malaysia, KD Baung-3509, tepergok memasuki perairan Ambalat sejauh 7,3 mil. Sejam kemudian, kapal perang cepat itu diusir oleh KRI Untung Surapati-872, dibantu dua kapal perang lainnya.

Sebelumnya, KRI Untung Surapati dan KRI Hasanuddin-366 mengusir KD Baung dari Ambalat. KRI Untung Surapati juga mengusir kapal Malaysia, KD YU-3508, yang memasuki perairan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, sejauh 12 mil.

Tak hanya lewat laut, Malaysia juga menerabas wilayah Indonesia lewat udara. KRI Untung Surapati dan KRI Hasanuddin mendeteksi satu helikopter dan satu pesawat Beechcraft jenis intai maritim milik Malaysia memasuki wilayah udara Indonesia.

Dalam catatan TNI, sejak Januari 2009, sedikitnya sembilan kali Malaysia menerobos wilayah Indonesia. Sejauh ini, kata Sagom, tak sekali pun terjadi kontak senjata. "Kalau TNI menembak, itu adalah keputusan politik negara," katanya.

TNI berharap pemerintah Indonesia segera melakukan langkah-langkah diplomatik untuk menyelesaikan persoalan ini. "Supaya perbatasan kedua negara menjadi jelas," ujar Sagom.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan perundingan dengan Malaysia soal Blok Ambalat menemui kendala karena Malaysia tengah mengganti tim perundingnya. "Kami menunggu tim perunding baru," kata Faizasyah saat dihubungi kemarin.

Menurut Faizasyah, pemerintah sudah 13 kali berunding dengan Malaysia soal Ambalat. Tapi, hingga putaran perundingan terakhir pada Mei tahun lalu, kedua negara belum bersepakat soal batas-batas negara di perairan itu. "Perundingannya tak mudah," ujar dia. ANTON SEPTIAN | FIRMAN HIDAYAT

Saling Klaim Dua Tetangga

Sejak 1980, Indonesia dengan tegas menyatakan wilayah Ambalat seluas 6.700 kilometer persegi sebagai milik Indonesia. Penegasan itu mengacu kepada Deklarasi Djuanda 1957. Dua tahun kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa melahirkan Konvensi Hukum Laut yang mengadopsi Deklarasi Djuanda.

Pada 1999, Pertamina menyerahkan kontrak Blok Ambalat kepada ENI (Italia). Sedangkan konsesi Ambalat Timur diberikan kepada UNOCAL Amerika. Saat itu tak ada protes dari Malaysia soal pengoperasian blok yang diperkirakan mengandung 62 juta barel minyak dan 348 miliar kaki kubik gas bumi tersebut.

Namun, belakangan Malaysia menyebut kedua blok itu sebagai Blok ND6 dan ND7 serta mengklaim sebagai wilayah laut mereka yang baru. Malaysia mengacu kepada putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang memetakan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia pada 2002.

Klaim Malaysia atas Ambalat mencakup wilayah yang lebih luas, sekitar 25.700 kilometer persegi, hampir seluas Provinsi Sulawesi Utara. Namanya Blok ND6 dan ND7. Sebelumnya, blok ini dinamakan Blok Y dan Z. Kontrak kedua blok yang diklaim Malaysia diserahkan kepada Shell (Belanda) bersama Petronas Carigali Sdn Bhd (Malaysia). EVAN