KRI Slamet Riyadi Dikirim ke Ambalat

VIVAnews - Sabtu sore ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengirim Kapal Rakyat Indonesia Slamet Riyadi ke Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Kapal perang yang bermarkas di Surabaya ini akan menggantikan KRI Makassar.

KRI Slamet Riyadi singgah dulu di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, sebelum menuju Ambalat. Di Balikpapan, kapal ini akan mengisi logistik untuk melakukan patroli laut di kawasan sengketa Indonesia dengan Malaysia itu.

KRI Slamet Riyadi yang diawaki 186 personel ini dibangun tahun 1967. Kapal ini merupakan kapal kedua dari jenis kapal kelas perusak berpeluru kendali yang dimiliki TNI AL. "Kapal ini dilengkapi dengan rudal anti kapal permukaan, anti kapal selam dan anti pesawat udara," kata Letnan Kolonel Taat Siswo Sunarto, kapten KRI Slamet Riyadi.

Sejak kapal patroli Malaysia beberapa kali melakukan provokasi dengan melintas masuk ke wilayah Indonesia, TNI AL terus menyiagakan armada perang di kawasan kaya minyak itu. Hingga kini terdapat lima kapal perang Indonesia yang berpatroli di kawasan itu.

Untuk mengakhiri krisis perbatasan ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia berencana melakukan perundingan pada Juli nanti. Sejauh ini, Malaysia menyatakan akan mengurangi intensitas patroli di kawasan itu.

sumber: http://nasional.vivanews.com/news/re...rim_ke_ambalat

Latihan Bersama Garuda Shield-09

BANDUNG - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dan beberapa perwira lain mencoba senjata dengan sistem automatic sensor yang dipamerkan saat upacara pembukaan latihan gabungan Garuda Shield-09 di Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (16/6). Latihan militer bersama yang diikuti oleh 20 Negara Asia-Pasifik ini berlangsung hingga 29 Juni. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas serta kerja sama operasional antar negara peserta pada misi perdamaian PBB. FOTO ANTARA/Rezza Estily/ss/pd/09.

Malaysia Layangkan 13 Protes Soal Ambalat

Indonesia dan Malaysia akan kembali bertemu di meja perundingan terkait sengketa Blok Ambalat Juli 2009 mendatang. Perundingan kali ini adalah yang keempat belas kalinya dilakukan sejak tahun 2005.

Seperti dimuat laman berita Malaysia, Bernama, Senin 15 Juni 2009 malam, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Anifah Aman mengatakan Malaysia telah mengajukan 13 nota protes ke Indonesia terkait masuknya kapal-kapal Indonesia ke wilayah Ambalat antara 2007 sampai April 2009.

Anifah juga menjelaskan mengapa Malaysia memilih menyebut daerah yang dipersengketakan tersebut sebagai 'Laut Sulawesi', bukan Ambalat. Menurut dia, kata Ambalat secara khusus merujuk pada konsesi minyak dan gas di area tersebut. Ditambahkan dia, delegasi Malaysia yang akan maju ke meja perundingan akan mengadakan pertemuan pada 18-26 Juni mendatang.

Jika Malaysia mengklaim Indonesia melakukan pelanggaran 13 kali, maka itu tak sebanding dengan klaim pelanggaran kapal-kapal Malaysia yang dicatat pihak Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan pelanggaran Malaysia pada 2007 sebanyak 76 kali, pada 2008, ada 23 kali, sedangkan pada 2009 sudah 11 kali.

Meski situasi di Ambalat memanas, langkah peperangan tak dipilih dua negara bertetangga ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Mohammad Najib Tun Haji Abdul Razak, sepakat untuk menyelesaikan kasus Ambalat melalui meja perundingan.

Menurut Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal pemerintah dan angkatan bersenjata Malaysia telah menyatakan akan menghentikan provokasi dan segera melanjukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Ambalat.

"Yang terpenting adalah saling menahan diri. Memang harus diakui bahwa Malaysia sering bermain kucing-kucingan di Ambalat," kata Dino di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu 14 Juni 2009 malam.

Yang membuat masalah Ambalat menjadi rumit, menurut Dino, karena lokasi yang disengketakan bukan pulau, tetapi wilayah teritoral (blok) yang lokasinya di tengah laut. "Indonesia siap untuk memertahankan Ambalat," tegas dia.

Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya berdasarkan peta sepihak yang dibuat Malaysia pada 1979. Peta sepihak itu tak hanya memicu sengketa dengan Indonesia, tapi juga peta itu negara tetangga Malaysia lainnya yakni Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Sengketa Ambalat memanas ketika kapal Perang TNI Angkatan Laut, KRI Untung Surapati-872 menghalau kapal perang milik Tentara Diraja Laut Malaysia, KD Yu-308 di perairan Blok Ambalat pada Senin 25 Mei 2009.(VIVAnews.com)

Menhan: TNI AL Jangan Terprovokasi atau Indonesia Kalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengingatkan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama jajaran TNI Angkatan Laut, untuk tidak terprovokasi oleh pihak Malaysia, yang berkali-kali masuk ke wilayah Indonesia di kawasan perairan Ambalat beberapa waktu terakhir. Pernyataan itu disampaikan Juwono, Senin (8/6), saat menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi I dalam rapat kerja antara Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI dan ketiga matra angkatan, dengan DPR.

"Jangan terjebak perang kata-kata atau kekuatan. Justru nanti di sanalah profesionalisme TNI AL akan teruji. Mereka sudah ditugasi jangan terpancing provokasi, baik tentara maupun kepolisian Malaysia. Begitu kita terpancing menembak pertama kali, maka kalahlah kita di perundingan," ujar Juwono.

Namun begitu, bukan berarti TNI bersikap diam saja jika pihak Malaysia yang pertama kali memulai tembakan pertama (first strike). Seluruh provokasi yang dilakukan Malaysia selama ini menurut Juwono bertujuan memancing kemarahan TNI AL sehingga kemudian lepas kendali dan menembak.

Selain opsi militer, tambah Juwono, pihaknya juga tengah mengupayakan agar pemerintah bisa melakukan upaya tekanan dalam bentuk lain ke Malaysia, tentunya dengan jalan berkoordinasi dengan instansi atau departemen lain. Juwono memisalkan tekanan dilakukan secara ekonomi atau perdagangan, seperti dengan mengurangi jumlah atau nilai investasi Malaysia di Indonesia jika mereka terus menerus tidak mau mengalah dan tetap mengklaim kawasan perairan Ambalat sebagai wilayahnya.

Dengan begitu pilihan untuk berperang dengan Malaysia terkait persoalan ini sangat tidak menguntungkan walau Indonesia tetap akan menegaskan tidak akan mengalah dalam hal wilayah kedaulatannya di mana pun dan dengan negara mana saja. Pemerintah dan TNI juga tidak akan ragu mengerahkan berapa pun besar kekuatan yang dimiliki dan membiayai berapa pun besarnya dana yang diperlukan untuk menjaga wilayah kedaulatan tadi.

"Jangan juga kita menyalahkan para diplomat kita di Deplu. Apa yang terjadi selama ini, pihak Malaysia selalu mengganti-ganti para perunding mereka dan terus membicarakan hal-hal yang tidak substansial dengan perunding kita," ujar Juwono.

Terkait kawasan perairan Ambalat tersebut, Juwono memaparkan, wilayah itu adalah kawasan konsesi minyak yang secara utuh menjadi tuntutan hukum yang tumpang tindih antar kedua negara, Malaysia dan Indonesia. Kedua negara sepakat menerima Konvensi Hukum Laut 1922 di mana posisi Indonesia dalam menempatkan perairan Ambalat sebagai wilayah Hak Daulat (Sovereign Rights) sangat kuat.

Hak Daulat menurut Juwono berbeda dengan kedaulatan yang berada dalam kawasan 12 mil laut dari garis pantai. Sedangkan kawasan berjarak 12-24 mil laut dari garis pantai termasuk dalam kategori zona tambahan, yang kewenangannya ditangani sejumlah instansi terkait mulai dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kesehatan, Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia, dan banyak lagi. Jadi secara hukum laut internasional, wilayah kedaulatan kita hanya sampai 12 mil laut dari garis pantai dan dari 12-24 mil laut masuk kategori zona tambahan.

Nah, di atas 24 mil laut dari garis pantai disebut kawasan Hak Daulat di mana negara dengan garis pagar terdekat punya hak eksplorasi, ujar Juwono. Hak eksplorasi oleh Indonesia di kawasan Ambalat sudah ada sejak tahun 1980-an, dengan adanya aktivitas eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas bumi, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan perusahaan Unocal dari Amerika Serikat dan ENI dari Italia.

Lebih lanjut dalam pengamatan Kompas, penyikapan anggota Komisi I dalam rapat kerja tersebut terkesan menginginkan adanya aksi konkret yang dilakukan TNI terhadap aksi-aksi provokasi yang dilakukan pihak Malaysia. Beberapa anggota Komisi I bahkan mengajukan usulan, yang terkesan berlebihan dan emosional, macam menanam ranjau di sepanjang wilayah perbatasan laut di sana atau bahkan menghidupkan pembinaan teritorial (binter) seperti dengan melatih sehingga masyarakat dan nelayan mampu bertindak jika bertemu kapal perang Malaysia.

Usulan menghidupkan kembali Binter TNI disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Djoko Subroto. Dengan menghidupkan kembali pembinaan teritorial oleh TNI itu Djoko berharap masyarakat seperti nelayan berani melakukan perlawanan jika terjadi pelanggaran kedaulatan seperti dilakukan kapal perang Malaysia.

"Saya bangga dengan TNI AL yang menjaga di sana. Bahkan saya berpikiran, karena kita punya keterbatasan alutsista, mengapa tidak kita tebar ranjau di titik tertentu di perairan sana supaya kalau mereka berani masuk kena ranjau ya, salahnya sendiri. Tapi tetap kita kasih tahu para pengguna laut yang lain," ujar Marcus Silano dari Fraksi Partai Demokrat.

Lebih lanjut sejumlah anggota Komisi I seperti Abdillah Thoha dari fraksi Partai Amanat Nasional dan Marzuki Darusman dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kesungguhan dan kemampuan diplomasi Departemen Luar Negeri, serta kemauan politik pemerintah, dalam penuntasan kasus Ambalat tersebut.

"Seharusnya, sebagai negara terbesar di lingkup ASEAN Indonesia punya kemampuan dan kekuatan diplomasi yang jauh lebih baik. Kejadian seperti ini tidak ada yang baru, Malaysia sudah berkali-kali melanggar wilayah kita di sana," ujar Abdillah Thoha.

SUMBER:http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/08/21362710/Menhan.TNI.AL.Jangan.Terprovokasi.atau.Indonesia.Kalah

TNI AL Akan di Perkuat Kapal Selam Baru

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra, di Jakarta, Minggu (7/6), mengungkapkan, armada perang Republik Indonesia akan segera ketambahan kapal selam baru yang bakal dioperasikan TNI Angkatan Laut.

"Rencana ini dimatangkan dalam pertemuan antara delegasi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah RI yang dihadiri langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (6/6) tadi malam. "Rapat Gabungan" ini, demikian Yusron Ihza Mahendra, dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI, Kapolri, Menkumham, Wakil Menlu, dan Kepala BIN.

"Forum tersebut juga dimanfaatkan oleh Komisi I DPR RI dan Pemerintah RI untuk membahas tentang peningkatan anggaran pertahanan, termasuk rencana menambah kapal selam tadi," ungkapnya.

Pertemuan itu sendiri sesungguhnya berfokus kepada masalah sengketa Blok Ambalat antara RI-Malaysia. "Dan pihak Pemerintah RI ternyata memberi dukungan sepenuhnya kepada delegasi kami yang melakukan kontak-kontak diplomatik di Kualalumpur," ungkapnya.

Ia mengatakan itu, ketika dimintai penjelasan tentang hasil-hasil pertemuan delegasi Komisi I DPR RI yang dipimpinnya dengan pihak Pemerintah, dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (6/6) tadi malam.

"Presiden atasnama Pemerintah RI telah menyatakan dukungan penuh atas langkah delegasi Komisi I DPR RI untuk berangkat ke Malaysia sehubungan masalah Ambalat tersebut," ungkapnya.

Dukungan penuh ini, menurutnya, tercermin dengan semua pernyataan maupun sikap presiden dalam "rapat gabungan" DPR RI bersama jajaran menteri Polhukam, di Kantor Kepresidenan tersebut.

"Komisi I juga menyampaikan perlunya membangun kembali industri pertahanan dalam negeri dan usulan ini mendapat sambutan baik dari Presiden," kata Yusron Ihza Mahendra lagi.

Pemerintah Serius Wujudkan Kemandirian

JAKARTA - serius untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia di segala bidang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah pun serius mewujudkan kemandirian ekonomi di tengah-tengah tantangan global. Salah satu contohnya, pemerintah telah melunasi hutang di Badan Moneter Internasional (IMF).

"Kami, negara dan pemerintah telah melunasi hutang IMF yang jumlahnya sangat besar," kata presiden dalam peringatan hari lahir ke-75 Gerakan Pemuda Anshor di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (7/6).

Tak hanya itu pemerintah juga telah membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) yang mengatur perekonomian Indonesia serta telah mengurangi rasio utang terhadap pendapatan negara.

Dalam hal pertanian, Indonesia berhasil mewujudkan kembali swasembada beras tahun ini. Saat ini pemerintah juga bertekad untuk meningkatkan kecukupan energi serta pajak dan penerimaan negara. "Agar perekonomian kita dibiayai dari keringat kita sendiri," kata SBY yang langsung disambut tepuk tangan penuh semangat.

Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan politik luar negeri yang kian mandiri. Indonesia menjalankan politik bebas aktif serta bersahabat dengan semua bangsa dan negara sepanjang bangsa dan negara itu memiliki niat untuk bersahabat dengan negara Indonesia. Indonesia juga terus melakukan hubungan baik dengan negara-negara Islam di Timur Tengah, Asia, Afrika dan belahan dunia mana pun.

Pemerintah telah memberikan contoh kemandirian politik ketika ada masalah antara Indonesia dan Timor Leste. Ketika itu pemerintah Indonesia menolak agar masalah itu diambil alih oleh PBB. Lalu kedua negara sepakat menyelesaikan persoalan tersebut sendiri. "Alhamdulillah masalah itu selesai," kata Presiden. Pemerintah Indonesia juga berhasil membuat embargo dan sanksi militer yang diberikan kepada Indonesia selama lebih dari 10 tahun dicabut.

"Kita berjuang. Tidak mulia dan harga diri kita runtuh bila kita diberi embargo dan sanksi militer. Tahun 2005 lepas dan kita terhormat karena tidak ada sanksi dan embargo apa pun," katanya.

Di bidang pertahanan, pemerintah Indonesia juga berupaya mewujudkan kemandirian. Salah satu yang telah dilakukan pemerintah Indonesia menolak intervensi banyak negara dalam mengamankan Selat

"Selat Malaka, ada Pulau Sumatera, yang dulu konon banyak negara yang ingin mengamankan, Indonesia menolak dan pantasnya yang mengamankan selat Malaka adalah negara-negara di sekitar itu. Indonesia, Singapura dan Malaysia. Ini bukti bahwa untuk pertahanan dan keamanan pun kita lebih mandiri dan akan terus lebih mandiri di waktu yang akan datang," kata SBY.

SUMBER:http://alutsista.blogspot.com/2009/06/pemerintah-serius-wujudkan-kemandirian.html

Rahasia Militer AS Dilelang eBay!

WASHINGTON (SuaraMedia) - Rahasia tingkat tinggi tentang pertahanan misil udara AS ditemukan dalam sebuah hard disk bekas yang dijual di eBay.

Prosedur program tersebut ditemukan dalam sebuah hard disk untuk THAAD (Terminal Pertahanan Area Ketinggian) sistem pertahanan misil darat ke udara, yang digunakan untuk menanggulangi misil scud di Irak.

Hardisk tersebut juga mengandung kebijakan keamanan AS, cetak biru dari fasilitas pertahanan, dan informasi personal dari para pegawai keamanan termasuk nomor jaminan sosial, yang dimiliki oleh teknologi Lockheed Martin – yang mendesain dan membangun sistem tersebut.

Peneliti Inggris menemukan data tersebut selagi meneliti lebih dari 300 hard disk yang dibeli dari pelelangan komputer, pameran komputer, dan eBay.

Para ahli juga menemukan bahwa informasi sensitif lainnya termasuk detail rekening bank, catatan kesehatan, rencana bisnis rahasia, data perusahaan finansial, nomer identitas pribadi, dan tata kerja.

Hard disk tersebut dibeli dari Inggris, Amerika, Jerman, Perancis dan Australia oleh Pusat Riset Keamanan BT yang bekerjasama dengan universitas Glamorgan di Wales, Universitas Edith Cowan di Australia dan Universitas Longwood di AS.

Jurubicara BT menyatakan bahwa mereka menemukan hampir 34 persen dari semua hard disk mengandung ’informasi data pribadi yang dapat dikaitkan dengan perseorangan atau data komersial milik organisasi atau perusahaan’.

Para peneliti juga menyatakan bahwa ‘menurut survei sejumlah besar informasi yang mempunyai potensi merusak dan menimbulkan ancaman atas identitas pribadi seseorang dapat direcover dari hard disk tersebut.’

Dua Hard disk sepertinya bekas dari perusahaan Lanarkshire NHS trus yang menyimpan informasi dari Rumah Sakit Monklands dan Hairmyres menyangkut catatan kesehatan pasien, gambar X-Ray, jadwal pergantian staf medis dan surat rahasia para staf.

Di Australia, sebuah hard disk berasal dari rumah perawatan yang mengandung foto pasien dan luka luka mereka.

Materi rahasia termasuk data jaringan dan catatan keamanan dari kedutaan Jerman di Paris juga ditemukan dari hard disk yang berasal dari Perancis.

Bujet dan catatan perdagangan dari perusahaan fashion di Inggris, data korporat dari perusahaan manufaktur motor juga ditemukan bersama dengan detil dari catatan penukaran uang 50 miliar melalui Spanyol yang melibatkan konsultan AS.

Dr. Andy Jones, kepala keamanan IT BT, yang memimpin survei tersebut, menyatakan, “Ini adalah keempat kalinya kami melakukan penelitian dan sangatlah jelas bahwa kebanyakan perusahaan dan individu masih belum menyadari mengenai betapa pentingnya data dan informasi mereka yang tersimpan pada hard disk.”

”Potensi kejahatan utama yang dapat terjadi adalah penipuan finansial, pemerasan dan pencurian identitas.”

”Para pelaku bisnis juga harus lebih hati hati dengan tidak menghapus dan membuang data data ini secara ilegal.”

Dr Iain Sutherland dari universitas Glamorgan menyatakan, ”Yang harus diperhatikan secara signifikan dari kebanyakan organisasi besar adalah harusnya mereka tidak membuang begitu saja informasi rahasia demi alasan keamanan. Dalam kondisi finansial seperti sekarang mereka punya resiko kehilangan data yang sangat berharga.”

Jurubicara Lockheed Martin, yang membuat sistem THADD menyatakan,”Lockheed Martin sepertinya tidak pernah menyimpan data data yang berhubungan dengan sistem tersebut.”

”Hingga kami mendapatkan dan memeriksa hard disk yang dimaksud’, kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut.”

Jurubicara dari NHS Lanarkshire menyatakan, ”Studi ini berdasarkan hard disk yang kami musnahkan pada 2006. Pada saat itu perusahaan kami sudah mempunyai kontrak perjanjian dengan perusahaan pemusnah data dalam komputer.”

”Ini berarti hard disk itu tidak dimusnahkan dengan baik oleh perusahaan tersebut. Dan hal ini sangat menyalahi kontrak yang kami buat.”

Jurubicara tersebut menyatakan bahwa perusahaan mereka saat ini memusnahkan sendiri data data pribadi mereka tanpa menggunakan jasa pihak ketiga. (bk/dm/ptv) Dikutip oleh SuaraMedia.com