Batas negara antara Indonesia dengan Malaysia di Ambalat tak bisa dikompromikan lagi, karena Ambalat jelas masuk wilayah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah Indonesia akan mengambil sikap tegas jika Malaysia kembali melakukan pelanggaran di wilayah tersebut.
"Apa yang diklaim oleh Malaysia tidak bisa kita terima karena Indonesia yakin itu wilayah Indonesia. Sejengkal daratan ataupun wilayah laut kalau itu wilayah Indonesia harus kita pertahankan, tidak ada kompromi dan toleransi karena itu harga mati," kata Presiden saat memberikan keterangan pers di Pulau Jeju, Korea Selatan kemarin (2/6).
Kepala Negara menyatakan sejak kasus Ambalat muncul dua tahun lalu, dirinya sudah menginstruksikan agar TNI terus melakukan operasi pengamanan wilayah tersebut. "Sekarang ada enam kapal perang dan tiga pesawat udara dari TNI AL. Barangkali pihak Malaysia mengklaim tempat itu bisa saja dia patroli tapi ketika memasuki wilayah kita, jelas kita halau dan itu yang kita lakukan kemarin."
Namun, Presiden mengingatkan, untuk menegakkan kedaulatan tidak harus mengobarkan peperangan, apalagi Indonesia dan Malaysia adalah anggota ASEAN yang hubungannya diatur dalam Piagam ASEAN.
"Ada diplomasi, ada penyelesaian secara damai, jadi jangan hanya beretorika supaya dianggap pemimpin yang berani terus mengobarkan perang di mana-mana," ucapnya.
Ia menjelaskan, persoalan batas wilayah di Ambalat terus dibicarakan antara kedua negara dan pemerintah Indonesia sudah mendorong segera dilanjutkan perundingan mengenai batas wilayah di sekitar Ambalat.
"Jadi saya tegaskan sekali lagi kapada seluruh rakyat bahwa posisi kita jelas yang diklaim itu adalah wilayah Indonesia dan kita tidak bisa menerima dan wilayah itu kita jaga. Kita lanjutkan negosiasi," katanya. Ia mengharapkan persoalan yang sudah dalam perundingan tingkat menteri ini tidak diganggu dengan pelanggaran batas oleh kapal-kapal perang Malaysia.
Departemen Luar Negeri kemarin menyiapkan nota protes diplomatik untuk Pemerintah Malaysia. Saat ini Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut memetakan titik-titik pelanggaran kapal Malaysia.
"Hari ini kami mengoordinasikan sebuah nota protes yang detil, kronologis dan koordinat peta yang akurat," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Selasa (2/6).
Menurut Faizasyah, Indonesia belum akan membawa sengketa Ambalat ke Mahkamah Internasional karena hukum nasional dan kelautan internasional mengharuskan negosiasi dahulu dengan negara tetangga.
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Zain Abidin menyatakan saat ini Malaysia "Belum memiliki pernyataan apa pun tentang Ambalat". Abidin menolak pernyataan bahwa kapal perang negerinya Melayu itu telah melanggar kedaulatan Indonesia.
Siap Perang
Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menyatakan TNI siap melaksanakan kebijakan politik yang diambil negara. "Kalau perintah perang, pasti kami laksanakan," katanya. Begitu pula jika pemerintah memutuskan mengambil langkah diplomasi.
Dia meminta Departemen Luar Negeri segera melanjutkan diplomasi dengan pemerintah Malaysia. "Harus ditanyakan mengapa mereka melanggar prosedur yang sudah disepakati bersama."
Komandan Kapal TNI Angkatan Laut KRI Untung Suropati Mayor Salim mengatakan, situasi keamanan di Ambalat masih siaga penuh dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan.
Selain melanggar wilayah, kata dia, kapal-kapal perang Malaysia mengusir, bahkan menangkap sejumlah nelayan Indonesia karena dianggap melanggar wilayah Malaysia di Ambalat. Padahal, seharusnya di daerah yang masih dalam sengketa antara dua negara, tidak boleh ada provokasi dari salah satu pihak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan perang melawan pasukan Diraja Malaysia. Ketua DPRD Kaltim, Herlan Agussalim menyatakan tindakan pasukan Diraja Malaysia sudah keterlaluan dengan mengusir nelayan Indonesia sehingga mereka takut melaut.
"Kalau masih dalam keadaan begini, sampai kapan wilayah Blok Ambalat tersebut selesai. Tak ada kepastiannya, lebih baik perang," kata Herlan.
DPRD Kaltim telah menyetujui anggaran Rp85 miliar dari APBD 2009 untuk membeli satu helikopter guna mengawasi perbatasan. "Ini sebuah bukti, bahwa Kaltim tidak main-main membantu pemerintah dan militer Indonesia untuk menjaga perbatasan."
Komandan Pleton Prajurit Intai Amfibi (Taifib) di Sebatik, Letnan Dua Marinir Deny Aprianto mengatakan, dirinya bersama pasukan lain tengah menjalani latihan siap perang.
"Latihan jika terjadi perang yang sesungguhnya di wilayah Blok Ambalat," katanya saat dihubungi wartawan. Deny mengatakan, pasukannya yang tergabung dalam Satuan tugas Marinir Ambalat telah disiapkan sebanyak 130 Korps Marinir yang terbagi beberapa tim.
"Kalau Taifib untuk satu timnya terdapat tujuh anggota. Saat ini, kami hanya menunggu perintah dari atasan. Jika perang, kami telah siap bertempur," katanya.
SUMBER:http://alutsista.blogspot.com/2009/06/siap-berperang-jika-ada-perintah.html
Camera & Photo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar