Forum GBC Indonesia Mengusulkan Akselarasi Kebijakan Perbatasan Secara Terintegrasi

Jakarta, DMC - Hasil rapat Forum General Border Committee (GBC) Indonesia mengusulkan kepada Menkopolhukam, Menkoperekonomian dan Menkokesra untuk dapat mengakselerasi suatu kebijakan perbatasan secara terintegrasi baik dari segi policy maupun dari segi implementasi. Sehingga, semua permasalahan perbatasan itu dilihat dari satu sisi secara utuh tidak dilihat dari satu sisi secara parsial.

Demikian dikatakan Sekertaris Jenderal Departemen pertahanan (Sekjen Dephan), usai mengikuti rapat antardepartemen yang dipimpin Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Selasa (19/2), di kantor Dephan, Jakarta. Rapat ini merupakan rapat Forum GBC Indonesia Tahun 2008 sebagai tindaklanjut dari arahan Menkopolhukam kepada Menteri Pertahanan selaku ketua bersama GBC Malindo.

Lebih lanjut Sekjen menjelaskan esensi dari rapat antardepartemen mengenai perbatasan adalah untuk menginvertarisasi permasalahan yang perlu diketahui oleh Forum GBC Indonesia sekaligus mengambil kesimpulan untuk disarankan kepada otoritas pemerintah. Anggota Forum GBC Indonesia menyampaikan masukan-masukan tentang permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan penanganan adalah substansi dari pengelolaan manajemen perbatasan tidak berajalan secara terintegrasi.

Akibat dari kegiatan pembangunan di perbatasan yang kurang terintegrasi, menimbulkan soliditas manajemen perbatasan yang tidak begitu efektif. Hal ini bisa dilihat dari berbagai langkah - langkah di lapangan yang sifatnya linear. “Artinya semua mekanisme berjalan tetapi berjalan secara linear, tidak mempunyai simpul yang mengintegrasikan antara kebijakan dan implementasi kebijakan”, jelas Sekjen.

Sekjen mengatakan, sebagai tindaklanjut dari kesimpulan itu, Dephan akan memfasilitasi proses perumusan ini, dimana Dirjen Strahan yang akan duduk sebagai moderator dalam merumuskan semua kelemahan – kelemahan manajerial yang selama ini kita temukan di lapangan.

Sekjen menambahkan, dalam rapat antardep yang dipimpin oleh Menhan, dilaporkan juga mengenai perkembangan isu yang berkaitan dengan adanya warga negara ikut didalam Askar Wataniah. Semua fungsi yang mempunyai otoritas baik itu kaitannya dengan departemen, TNI dan Polri memastikan bahwa tidak ada hal hal yang menjadi kofirmasi tentang isu tersebut. “Jadi dapat disimpulkan bahwa negatif didalam adanya isu-isu yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, artinya isu-isu itu tidak terbukti kebenarannya”, tambah Sekjen.

Sekjen mengatakan, yang menjadi pencermatan Forum GBC Indonesia adalah bagaimana masing-masing fungsi baik TNI, Polri dan departemen terkait meningkatkan kewaspadaan dibidang tugasnya masing masing.

Rapat dihadiri perwakilan dari lintas departemen yang masuk dalam anggota Forum GBC Indonesia antara lain Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, hadir pula perwakilan dari departemen yang non anggota Forum GBC Indonesia antara lain Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Badan Intelijen Negara.

Selain Sekjen Dephan, hadir dalam rapat tersebut beberapa pejabat Dephan antara lain, Dirjen Strahan Dephan, Dirjen Strahan Dephan Mayjen TNI Syarifudin Tippe, S.IP, M.Si, Dirkersin Ditjen Strahan Dephan Marsma TNI P. Simamora dan Karo Humas Setjen Dephan Brigjen TNI Edy Butar Butar S.IP. (BDI/HDY)