Pemotongan Anggaran Pertahanan Meresahkan

Jakarta, Kompas - Rencana pemerintah memotong anggaran seluruh departemen, termasuk pos belanja pertahanan di Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, serta ketiga matra angkatan, dikhawatirkan berisiko menjatuhkan moral prajurit TNI dan juga merusak rencana serta program kerja yang telah disusun.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Kompas, besaran anggaran yang akan dipotong Departemen Keuangan (Depkeu) terkait dengan belanja pertahanan itu mencapai sekitar Rp 5,5 triliun atau sama dengan 15 persen dari total pagu anggaran bidang pertahanan tahun 2008 sebesar Rp 36,39 triliun.

Saat dihubungi per telepon, Senin (18/2), Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen membenarkan adanya rencana pemotongan itu. Menurut dia, kebijakan seperti itu terutama akan sangat menyulitkan TNI mempertahankan kesiapsiagaannya.

”Tanpa dipotong pun alokasi anggaran yang diberikan masih jauh dari yang sebenarnya dibutuhkan, hanya sekitar 36 persen dari total Rp 100-an triliun. Bagaimana kami nanti, misalnya, menjalankan tugas setahun, mengadakan suku cadang senjata, dan program kerja seperti latihan gabungan (latgab) TNI yang rencananya digelar tahun ini,” ujar Sagom.

Ia lebih lanjut meminta Depkeu tidak melakukan pemotongan. Kalaupun kebijakan itu terpaksa dilakukan, Sagom memperkirakan Mabes TNI dan ketiga matra angkatan hanya bisa atau sanggup menanggung pemotongan tidak lebih dari Rp 1,5 triliun.

”Kami sudah menyampaikan tawaran besaran pemotongan anggaran yang sanggup kami tanggung tadi ke Depkeu. Jangan sampai program kerja seperti Latgab TNI 2008 terganggu karena hal itu juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami ke rakyat,” lanjut Sagom.

Dihubungi secara terpisah, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan saat ini sedang menyiapkan alternatif tawaran terkait pemotongan anggaran pertahanan tersebut, yang akan diajukan ke Depkeu. Namun, dia memastikan, pemotongan seperti itu akan sangat berpengaruh terutama terhadap TNI.

”Hal serupa juga berlaku bagi beberapa departemen yang alokasi anggarannya masuk kategori enam besar, seperti Departemen PU, Depdiknas, Departemen Kesehatan, dan Polri, menyangkut apa saja yang bisa ditangguhkan selama dua kuartal,” ujarnya.

Juwono mengaku paham dengan prioritas pemerintah sekarang yang lebih memprioritaskan program kesehatan, penciptaan kesempatan kerja, dan ekspor. Untuk sementara, kalaupun kebijakan pemotongan tetap harus dijalankan, Departemen Pertahanan (Dephan) menghitung maksimal yang bisa ditolerir sebesar Rp 1,7 triliun.

Terkait kemungkinan pemotongan anggaran pertahanan akan berdampak membatalkan program Latgab TNI 2008, Juwono menilai jangan sampai hal itu terjadi. Latgab itu sudah lebih dari 10 tahun tidak lagi digelar.

Demoralisasi prajurit

Dihubungi di tempat terpisah, Ketua Panitia Anggaran Komisi I Happy Bone Zulkarnaen meminta pemerintah terlebih dahulu membuat beberapa simulasi perkiraan dampak atau risiko yang mungkin terjadi jika alokasi anggaran yang ada dipotong dalam jumlah tertentu.

Hal itu, lanjut Happy, mengingat sudah sangat terbatasnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah sebelumnya. Dia meminta sebisa mungkin pemotongan tidak dilakukan karena dapat menciptakan demoralisasi di lingkungan prajurit TNI dan bukan tidak mungkin merusak rencana program kerja yang ada.

Happy memperkirakan, kalau besaran pemotongan anggaran mencapai sekitar Rp 733 miliar, maka hal itu akan berdampak pada program kerja seperti rekrutmen prajurit TNI dan biaya operasional satuan-satuan kerja di tubuh TNI dan Dephan.

Jika anggaran dipotong lebih besar lagi, sekitar Rp 1,76 triliun, maka selain dua poin tersebut, kebijakan pemotongan juga akan berpengaruh pada program kerja lain, seperti pengamanan wilayah perbatasan dan pemeliharaan senjata (alutsista).

Lebih lanjut, ujar Happy, jika anggaran dipotong sampai 15 persen seperti diinginkan Depkeu, selain semua program yang disebut sebelumnya akan terganggu, program pembangunan sistem, baik di Dephan, Mabes TNI, maupun mabes ketiga matra angkatan, juga terancam rusak atau tidak berjalan.

>kern 401m<>h 9735m,0<>w 9735m<”Dengan anggaran sekarang saja masih banyak prajurit TNI mendapat jatah peluru untuk berlatih jumlahnya tidak mencukupi. Malah ada yang sampai latihan menembaknya cuma menirukan suara tembakan pakai mulut. Nanti prajurit TNI kita bisa jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan Askar Wataniah-nya Malaysia,” kata Happy. (DWA)