Jet Tempur Buatan Indonesia

Jakarta, DMC – Departemen Pertahanan kini mendapat tawaran pengadaan kendaraan tempur (ranpur) dan pesawat jet latih serba guna yang sebagian komponennya buatan dalam negeri yang diajukan oleh perusahaan swasta nasional sebagai alternatif dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan bagi TNI.

Tawaran pengadaan industri strategis tersebut disampaikan PT BAEC, yang pada hari Senin (27/2) diberi kesempatan oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono untuk mempresentasikan proposal yang diajukan, di kantor Dephan RI, Jakarta.

Dalam presentasi ini, Menteri Juwono didampingi 3 pejabat tinggi terkait masing-masing Dirjen Sarana Pertahanan Marsda TNI Pieter LD Wattimena, Dirjen Potensi Pertahanan Prof. Ir. Budi Susilo Soepandji DEA, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Dephan Prof Ir. Lilik Hendrajaya serta Karo Humas Marma TNI Abdul Azis Manaf, SE. Dalam presentasinya, Dirut PT BAEC, Widjojo Hardjo Prakoso menjelaskan kendaraan tempur yang ditawarkan adalah jenis RPP berisi 8 personil yang sebagian diproduksi di Bandung. Sedang pesawat jet yang ditawarkan jenis pesawat latih serba guna.

Usai mengikuti presentasi, Menhan mengatakan pihaknya meminta Dirjen Ranahan Pieter LD Wattimena agar bersama-sama dengan Kabalitbang Lilik Hendrajaya dan Dirjen Pothan Budi Susilo Soepandji untuk mengevaluasi dari segi kelayakan teknis dan pendanaan serta segi keperluan dari para pengguna dari tiap-tiap Angkatan.

Menurut Menteri Juwono, dari segi kelayakan penawaran tersebut sudah cukup menarik. Namun harus dilihat dari segala aspek terutama masalah kelayakan teknis dan hitung-hitungan dananya karena ujung-ujungnya tergantung dari ketersediaan anggaran.

Hasil Kunjungan Sekjen Dephan ke Thailand

Sementara itu ketika ditanya DMC tentang pemesanan produk industri strategis dari luar negeri kepada perusahaan nasional, seperti PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang mendapat tawaran dari pemerintah Thailand, Menteri Juwono mengatakan bahwa keuntungan bagi industri kita dengan adanya permintaan seperti itu adalah pembayarannya dapat berlangsung tunai.

Menurut Menhan, cara pembayaran tunai seperti itu sampai sekarang belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri termasuk Departemen Pertahanan, karena anggaran untuk membeli pesawat harus dianggarkan sesuai APBN. “Jadi tidak mungkin pemerintah Indonesia dapat melakukan pembayaran tunai di muka”, ujar Menhan.

Pemesanan pesawat oleh Thailand terjadi ketika tim delegasi Indonesia berkunjung ke negeri gajah putih itu pada pertengahan bulan ini. Tim dipimpin Menko Perekonomian Boediono, beranggotakan Meneg BUMN Sugiharto dan Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mewakili Menteri Pertahanan, serta Dirut PT.DI, PT.PAL dan PT.Pindad.

Dari kunjungan tersebut, pemerintah Thailand memesan 6 pesawat CN-235 untuk Dep. Pertanian guna pembuatan hujan buatan atau rainmaking dan untuk Angkatan Bersenjata akan memesan 13 unit CN-235 untuk jenis pesawat angkut militer dan patroli laut.

Ketika delegasi Indonesia mengatakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Thailand, Sekjen Dephan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa TNI juga mempergunakan pesawat CN-235. Hal itu untuk memberikan keyakinan bahwa pesawat buatan PT DI layak pakai dan layak beli oleh Thailand untuk keperluan operasional angkatan bersenjatanya.

Menhan mengatakan, penjelasan tersebut sesungguhnya merupakan promosi dan menjadi semacam dukungan atau endorsement bagi pihak luar negeri agar lebih yakin akan hasil industri strategis Indonesia sehingga mereka membeli dan memakainya.

Dikatakan oleh Menhan, kegiatan penawaran serupa hendaknya dilakukan terhadap negara-negara Asian Tenggara lainnya yang berminat karena setiap keberhasilan penjualan di suatu negara merupakan promosi bagi negara lainnya. Namun keberhasilan hal itu akan sangat tergantung pada tim marketing, ujar Menteri Juwono. (DAS/STR)